Tidak lama setelah dilantik menjadi Kapolri, Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mengeluarkan kebijakan menambah kuota personel bintara asal Papua untuk mengikuti Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) tahun 2021.
Polda Papua yang semula hanya mendapatkan kuota reguler sebanyak 41 orang, setelah ditambah 205 orang kuotanya menjadi 246 orang. Polda Papua Barat yang semula mendapatkan kuota 47 orang, ditambah 103 orang kuotanya menjadi 150 orang. Penambahan kuota sudah dikoordinasikan Polri dengan Pimpinan Derah di Bumi Cendrawasih.
Kebijakan ini patut diapresiasi dan bisa dipandang sebagai bentuk perhatian khusus Kapolri untuk wilayah Papua. Seperti diketahui bersama, salah satu yang menjadi tuntutan masyarakat Papua adalah pelibatan orang asli Papua (OAP) dalam upaya membangun Tanah Damai Papua konkret dilakukan oleh Kapolri dalam waktu kurang dari 100 hari kerja.
Pelibatan tersebut tentunya berkaitan dengan tugas dan fungsi Polri, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua. Menambah kuota SIP dan penerimaan SDM di lingkungan Polri seperti Tamtama, Bintara, Taruna dan Taruni Akpol, serta penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana merupakan wujud nyata dalam upaya melibatkan putera-puteri Papua dalam menjaga kemanan dan ketertiban di atas Tanahnya sendiri.
Mungkin diawali dengan penambahan kuota SIP, dan selanjutnya bisa memberikan porsi lebih bagi putera-puteri Papua untuk mengabdi bersama Polri menjaga kemanan dan ketertiban.
Namun perlu menjadi catatan penting dan wajib untuk diperhatikan bahwa jangan sampai penambahan kuota ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertangung jawab untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, dan menodai niat tulus Kapolri untuk memberikan porsi lebih pelibatan putera-puteri asli Papua.
Sistem dan lingkungan pendidikan yang memadai juga mungkin perlu dirancang oleh Polda Papua dan Papua Barat bekerja sama dengan Pemda Provinsi serta Kabupaten/Kota di kedua wilayah itu. Tujuannya untuk membangun SDM Papua unggul dan siap bertugas sebagai Perwira Polri melalui jalur Akpol di kemudian hari.
Tentu saja membangun SDM membutuhkan waktu yang lebih dari 100 hari. Namun niat tulus Kapolri melibatkan putera-puteri asli Papua dengan menambah kuota SIP dalam waktu kurang dari 100 hari, patut diapresiasi.
Lebih dari itu, program-program Kapolri ke depan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelibatan SDM Papua dalam pembangunan aspek kemanan serta ketertiban di atas Tanah Papua perlu didukung dan dikawal seluruh masyarakat Papua.
Juga upaya-upaya menjaga perdamaian, kemanan dan ketertiban masyarakat Papua perlu mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarkat, mulai dari pemda, pimpinan adat, tokoh agama serta seluruh elemen masyarakat di atas Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi. (tribratanews.polri.go.id)
