Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri Segera Teken SKB Pedoman Penerapan UU ITE

UU ITE
(repro)

JAKARTA | GemaNusantara.id – Surat Keputusan Bersama Tiga Kementerian/Lembaga tentang pedoman penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disepakati dan dijadwalkan untuk segera ditandatangani.

“Draf dan lampiran yang disusun Sub Tim I Tim Kajian UU ITE bentukan Kemenko Polhukam tersebut telah disepakati dalam rapat di tingkat pejabat Eselon I tiga kementerian/lembaga yang dipimpin oleh Menko Polhukam Prof. Mohammad Mahfud MD pada Kamis,” ungkap Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo, Sabtu (22/5/2021).

Dalam SKB tersebut, tuturnya, penegakan hukum terkait dengan UU ITE pada prinsipnya merupakan upaya terakhir atau ultimum remidium jika upaya lain tidak berhasil dilakukan dalam penegakan hukum.

Dia mengatakan SKB tersebut menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam hal ini Polri dan Kejaksaan RI dalam melakukan penegakan hukum pada kasus ITE tersebut.

Selain itu, masing-masing aparat penegak hukum khususnya Polri juga telah memiliki sejumlah pedoman yang mendukung Restoratif Justice.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Moh. Mahfud MD mengumumkan kesimpulan dari tim kajian UU ITE yang dibentuk pemerintah.

Salah satu kesimpulan adalah akan dibuat pedoman teknis dan kriteria implementasi yang nantinya diwujudkan dalam bentuk SKB tiga kementerian/lembaga, yaitu Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri, untuk mengatasi kecenderungan salah tafsir dan ketidaksamaan penerapan UU ITE.

Bagikan berita ini di sosial media
    
   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *