JAKARTA | GemaNusantara.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD terus melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Papua, baik tokoh politik maupun tokoh agama yang memiliki peran penting.
Dialog itu dilakukan Mahfud MD sejak dua bulan setelah dilantik sebagai Menko Polhukam sampai dengan hari ini setelah kelompok KKB ditetapkannya sebagai teroris.
Dalam pekan ini , Mahfud MD dan para pejabat utama di Kemenko Polhukam kembali mengadakan dialog dengan dua kelompok tokoh yang cukup berpengaruh di Papua.
Pada Senin (24/5/2021), Mahfud MD mengundang beberapa Keuskupan di Papua untuk berdialog di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Dalam dialog itu hadir antara lain Mgr. Innocentius Rettobjaan (Wakil Uskup Agats), Mgr. Petrus Canisius Mandagi (Uskup Merauke), Michael Manufandu (Tokoh Papua) dan Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
“Kita ajak dialog dan bertukar pikiran dengan siapa saja termasuk dengan beberapa tokoh yang bisa membuka ruang perdamaian dan keamanan bagi masyarakat Papua,” ujarnya seusai dialog yang berlangsung dalam suasana akrab itu.
Selain dihadiri tokoh-tokoh asal Papua, dialog ini juga dihadiri perwakilan dari PBNU yakni KH Marsudi Syuhud, dan wakil dari MUI KH Cholil Nafis.
Pada Selasa (25/5/2021) pagi, Mahfud MD berdialog dengan Komite I DPR RI yang khusus membidangi soal Papua. Dialog ini juga melibatkan legislator asal Papua.
Utamakan Dialog
Mengenai penanganan terhadap kelompok separatis, Menko Polhukam menegaskan, selain melakukan penegakan hukum, pemerintah tetap akan mengutamakan jalan dialog.
“Menurut pemerintah, 92 persen masyarakat Papua pro NKRI, darimana datanya? BIN melakukan survei bersama perguruan tinggi dan lain-lain, kesimpulannya 82 persen mendukung Rancangan Undang-Undang Otsus, 10 persen bilang terserah,” ungkapnya.
Berdasarkan data itu, tutur Mahfud MD, berarti setuju (RUU Otsus) dan 8 persen menolak. Yang 8 persen ini terbagi tiga, ada yang kelompok politik, kelompok klandestin, dan ada KKB. Nah, yang kita hadapi sekarang ini adalah KKB karena mengganggu masyarakat Papua yang 92% itu,” tegas Mahfud MD.
Selasa sore, Menko Polhukam juga menerima para pendeta yang merupakan pimpinan Persekutuan Gerja-gereja Lembaga Injili Indonesia (PGLII). Hadir antara lain Ketua Umum PGLII, Pendeta Ronny Mandang, Ketua Majelis Pertimbangan Pendeta Nus Reimas, dan empat pengurus lainnya.
