JAKARTA | GemaNusantara.id – Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD kembali menggelar dialog tentang Papua dengan melibatkan unsur lebih luas dan beragam.
Dalam dialog kali ini, Menko Mahfud kembali menegaskan bahwa pemerintah membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan dan dialog. Sebagian besar warga Papua juga menyatakan mendukung pembangunan di Papua dengan damai.
Mahfud menegaskan, berdasarkan survei yang dilakukan BIN bekerja sama dengan sejumlah universitas, 92 persen warga Papua pro NKRI dan mendukung pembangunan di Papua.
“Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya 8 persen yang menolak,” lanjut Mahfud dalam Silaturahmi Kebangsaan bertema “Membangun Papua yang Damai dengan Berbagai Program” di Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Menurut Mahfud, 8 persen yang melokak itu terbagi tiga yakni bergerak di jalur politik, klandestin, dan KKB (kelompok kriminal bersenjata). Kelompok paling kecil yakni KKB, yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme.
“Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua,” tegas mantan Menteri Pertahanan itu.
Kepala KSP Moeldoko, yang hadir di acara itu, juga menyatakan pandangannya. Menurut dia, komitmen Presiden dalam membangun Papua sangat tinggi.
“Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru di masa Presiden Jokowi hal itu terjadi karena beliau sungguh ingin Papua maju dan damai,” ujar Moeldoko.
Dialog tersebut dihadiri antara lain Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, tokoh LSM seperti Haris Azhar (Lokataru), tokoh senior Papua seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, dan Michael Manufandu, peneliti LIPI Adriana Elisabeth, akademisi seperti Hikmahanto Juwana dan Rhenald Kasali.
Hadir pula tokoh-tokoh agama, seperti Sekretaris Umum PGI Jacklevyn Manuputty, Ketua PBNU Marsudi Syuhud, dan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Dari kalangan pemerintah hadir Kepala BNPT Boy Rafli Amar, pimpinan Polri, TNI, BIN, dan beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga.
