JAKARTA | GemaNusantara.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri meminta DPR tambahan anggaran belanja KPK pada 2022 sebesar Rp403 miliar.
Firli mengusulkan anggaran belanja KPK pada 2022 sebesar Rp1.496,31 miliar. Jumlah itu lebih besar dari pagu anggaran indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp1.093.22 miliar.
“Bilamana kondisi keuangan negara memungkinkan, KPK berharap dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta mendukung seluruh program prioritas nasional, KPK membutuhkan Rp403 miliar sebagai anggaran tambahan,” kata Firli dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (3/6).
Ia mengatakan, usulan tambah anggaran itu akan dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp370,11 miliar dan Rp32,95 miliar untuk belanja barang operasional.
Lebih lanjut, Firli juga mengatakan bahwa sebanyak enam satuan kerja yang menggunakan total anggaran belanja Rp1.093.22 miliar itu, yakni Sekretaris Jenderal dengan Rp729 miliar serta Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dengan Rp72 miliar.
Kemudian, Deputi Pencegahan dan Monitoring dengan Rp63 miliar, Deputi Penindakan dan Eksekusi dengan Rp56 miliar, Deputi Koordinasi dan Supervisi dengan Rp41 miliar, dan Deputi Informasi dan Data dengan Rp126 miliar.
“Kami betul-betul sangat selektif untuk mengajukan kebutuhan,” ujar Firli.
Ia menuturkan, kebutuhan dan program yang disusun oleh KPK ini tidak lepas dari program-program prioritas nasional. Firli menyebut, setidaknya ada empat program prioritas nasional yang harus didukung dan dilaksanakan oleh KPK.
Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Ketiga, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Terakhir, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.
