WINA | GemaNusantara.id – Diaspora Indonesia harus bijak dan waspada terhadap meningkatnya rivalitas ideologi transnasional yang bisa merenggangkan ikatan sosial dan kebersamaan sesama bangsa Indonesia, serta tidak kehilangan jati diri keindonesiaan.
“Kemajuan teknologi memudahkan kehidupan manusia, tetapi dapat juga disalahgunakan untuk mempengaruhi cara pandang dan pikiran masyarakat,” kata Dr. Darmansjah Djumala, Duta Besar/Wakil Tetap RI di Wina, dalam sambutannya pada pembukaan webinar peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan oleh KBRI/PTRI Wina pada 6 Juni 2021.
Dia mengatakan, kemajuan teknologi informasi dan media mendekatkan apa yang jauh, tetapi disrupsi informasi juga berpotensi menjauhkan apa yang sudah dekat, mengganggu kedekatan sosial antar masyarakat.
Diskusi virtual tersebut dihadiri sekitar 53 peserta dari Austria, Slovenia dan kawasan sekitarnya mengangkat tema “Pancasila & Diaspora: Meneguhkan Komitmen Kebangsaan Masyarakat Indonesia di Austria dan Slovenia.”
Diskusi menghadirkan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Yudian Wahyudi, yang menyampaikan pengarahan kunci dan dua narasumber utama yaitu Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Prof. Adji Samekto serta Lektor Kepala Universitas Airlangga Dr. Listiyono Santoso.
Mengutip pidato Presiden Joko Widodo pada perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Kepala BPIP mengatakan Pancasila kini menghadapi tantangan persaingan ideologi global.
“Namun demikian, Pancasila sudah memiliki legitimasi dengan dicakupnya nilai-nilai agama, dan sudah menjadi kesepakatan bersama sebagai ideologi Negara. Negara Indonesia yang berideologi Pancasila ini memang sudah mendapatkan pengakuan dunia internasional,” ungkapnya.
Untuk itu, dia menharapkan diaspora Indonesia terus menggali sejarah dan warisan budaya, termasuk pemikiran Pancasila di dalam berbagai forum. Hal ini penting karena sejak reformasi, Pancasila cenderung dipinggirkan dalam wacana publik.
“Diaspora Indonesia harus mampu menimba ilmu pengetahuan dan kembali ke Indonesia berkontribusi bagi negeri tanpa kehilangan jati diri keindonesiaan.” tegas Prof. Yudian.
