Opini  

Jernihkan Kegelisahan Umat, Audit Dana Haji Harus Libatkan Tim Independen

TB Rahmad
Tubagus Rahmad Sukendar. (dok)
Oleh Tubagus Rahmad Sukendar
* Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI)

Keputusan Pemerintah Indonesia untuk tidak mengirim jemaah haji tahun ini memicu polemik di masyarakat. Salah satunya adalah spekulasi mengenai keamanan dan penggunaan Dana Haji yang nilainya mencapai Rp 150 triliun.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan dana haji aman, begitu pula dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu. Mereka yang duduk di pemerintahan dan DPR RI kompak menelurkan narasi serupa.

Saat berkunjung ke kantor BPKH, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan bahwa berdasarkan laporan dari BPKH, dana haji Rp 150 triliun tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Namun, spekulasi tak surut, malah terlihat kian liar. Kesan ini muncul boleh jadi karena penjelasan pemerintah tidak disertai data akurat. Masyarakat agaknya semakin rasional. Mereka tak hanya mencerna kata, tapi juga memburu fakta. Terlebih di masa perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan publik mencari tahu sesuatu dengan cepat.

Bila kita membaca publikasi BPKH misalnya, dana haji disebut diinvestasikan dalam bentuk sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

Dana yang diinvestasikan dalam bentuk sukuk negara masuk dalam kerajang umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan begitu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dana jamaah haji tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Kepala BPKH Anggito mengatakan, dana kelolaan haji digunakan untuk investasi dan penempatannya di bank syariah. Sebanyak 69,6 persen dana untuk investasi atau senilai Rp 99,53 triliun dan 30,4 persen penempatan di bank syariah atau senilai Rp 43,53 trilun.

Di atas kertas, duit-duit jamaah memang tercatat dengan baik layaknya mekanisme perbankan pada umumnya. Ini hal yang wajar, sewajar Anda mendepositokan uang di bank, lalu merasa duit Anda aman, didukung bukti buku deposito. Soal duit itu kemana dan digunakan untuk apa, itu bukan urusan nasabah, melainkan hak prerogatif pihak bank.

Bagikan berita ini di sosial media
    
   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *