Opini  

Kewenangan Penuntut Umum atas Benda Sitaan

Chaerul Amir 1
Dr Chaerul Amir SH MH
Oleh Dr. Chaerul Amir, SH MH
Penulis buku Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan

Di dalam tindakan penyidik mengubah status benda sitaan, penyidik harus lebih dulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Kalau begitu, seandainya penuntut umum tidak setuju atas perubahan status benda sitaan yang dilakukan penyidik pada tingkat penyidikan, dan penuntut umum memutuskan untuk mengembalikan ke dalam status penyitaan, belum tentu keputusan itu dapat terlaksana.

Ada beberapa faktor yang menghambat:

1) Keadaan dan Sifat Perubahan Status Benda Sitaan itu Sendiri

Yang dimaksud di sini, perubahan status benda sitaan yang dilakukan penyidik sedemikian rupa keadaan dan sifatnya, sehingga perubahan status itu “tidak mungkin lagi dipulihkan” ke dalam status benda sitaan.

Misalnya benda sitaannya sudah dijual secara resmi oleh kantor lelang. Bagaimana mungkin untuk menempatkan benda itu berada dalam penyitaan penuntut umum, kecuali pembeli lelang bersedia mengembalikan benda tersebut.

Namun untuk memaksa pembeli mengembalikannya, bertentangan dengan hukum. Di sini dapat kita lihat ditinjau dari segi teori maupun praktik, tidak mungkin lagi mengembalikan benda sitaan yang telah dijual lelang oleh penyidik dalam tingkat pemeriksaan penyidikan ke dalam status benda sitaan dalam tingkat penuntutan secara in natura.

Bagikan berita ini di sosial media
    
   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *