Kejaksaan Agung Raih Opini WTP Kelima Kali Berturut-turut

WTP Kejagung

JAKARTA | GemaNusantara.id – Kejaksaan Agung RI berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020. Opini WTP ini merupakan yang kelima kali secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020 diserahkan langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) BPK RI Dr. Hendra Susanto kepada Jaksa Agung RI Dr. Burhanuddin, SH. MH di Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Dalam sambutannya, Jaksa Agung atas nama pribadi maupun institusi menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan BPK Dr. Hendra Susanto beserta segenap jajaran auditor yang dalam waktu 95 hari telah melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawab konstitusional BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kejaksaan RI telah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, dan akuntabel.

“Opini WTP dari BPK tahun 2020 ini bagi Kejaksaan RI merupakan yang kelima kali secara berturut-turut dalam lima tahun terakhir. Ini merupakan buah manis dari upaya kerja keras segenap jajaran dan satuan kerja Korps Adhyaksa dalam pengelolaan keuangan,” kata Jaksa Agung, yang didampingi Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda dan jajaran.

Dia mengatakan, pencapaian tersebut merupakan bentuk kesadaran dan kewajiban jajarannya untuk mematuhi setiap ketentuan dan komitmen dalam menjaga dan menyajikan kualitas pengelolaan keuangan secara tertib, akuntabel, dan berkesinambungan. “Kejaksaan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, demi penyempurnaan praktik pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan agar menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Jaksa Agung, pihaknya menyadari apa yang telah dilakukan masih ditemukan persoalan dan kekurangan yang belum seluruhnya selesai diperbaiki. “Melalui penyerahan LHP BPK akan dapat lebih memperjelas hal-hal apa saja yang selama ini masih selalu menjadi temuan maupun kekurangan di dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kejaksaan RI, yang harus kami perhatikan dan cermati bersama,” ungkapnya.

Oleh karenanya, tutur Burhanuddin, koreksi, petunjuk, dan rekomendasi perbaikan atas temuan yang tertuang dalam LHP akan diinstruksikan secepatnya untuk segera dipenuhi dan dilaksanakan, terutama untuk diidentifikasi dan dievaluasi, sehingga diharapkan kekurangan dan kesalahan serupa tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Sejalan dengan itu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik di Kejaksaan RI.

Bagikan berita ini di sosial media
    
   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *