Kominfo-Kapolri-Jaksa Agung Teken SKB Pedoman UU ITE

JAKARTA | GemaNusantara.id Pemerintah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Penandatanganan itu dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G Plate, Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

Penandatanganan SKB ini dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan disaksikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. 

SKB berupa pedoman ini diharapkan bisa menjadi jalan agar penegakan hukum terkait UU ITE tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat. SKB ini berlaku selama revisi UU ITE dilakukan.  

“Sambil menunggu revisi terbatas, pedoman implementatif yang ditandatangani tiga menteri dan satu pimpinan lembaga setingkat menteri bisa berjalan dan bisa memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat,” kata Mahfud di kantornya, Rabu (23/6). 

skb uu ite

Mahfud menyebut, SKB ini memang dibuat setelah pihaknya menerima masukan dari berbagai pihak. Seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kominfo, masyarakat, LSM, Kampus, korban, terlapor hingga pelapor. 

Mahfud menjelaskan, revisi dan pembuatan SKB ini juga dilakukan untuk merespons suara masyarakat bahwa UU ITE itu memang kerap memakan korban. 

Hal ini lantaran UU ITE dinilai mengandung pasal karet dan menimbulkan kriminalisasi, termasuk diskriminasi. Oleh sebab itu, pihaknya mengeluarkan dua keputusan yaitu revisi terbatas dan pembuatan pedoman implementasi. 

“Menindaklanjuti keputusan rapat kabinet internal tanggal 8 Juni 2021 kemarin, yang memutuskan tentang: satu, rencana revisi terbatas UU ITE, kemudian yang kedua tentang pedoman implementasi beberapa pasal UU ITE, pasal 27, 28, 29 dan 36,” kata dia. 

Dalam kesempatan itu, Menkominfo Johnny G Plate berharap berharap pedoman implementatif dari SKB ini bisa mendukung upaya penegakan UU ITE selaku ketentuan khusus dari norma pidana atau lex specialist, yang mengedepankan penerapan restorative justice. 

Sehingga lanjut Plate, penyelesaian masalah yang terkait UU ITE dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan.

Bagikan berita ini di sosial media
    
   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *