JAKARTA | GemaNusantara.id – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepala daerah jujur soal kondisi kasus penularan Covid-19. Menurutnya, pemerintah daerah harus menyajikan data Covid-19 secara terbuka, berkala, dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Harus jujur dengan kondisi di daerahnya, supaya kita tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi. Jangan kondisi Covid-19 sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (8/7).
Selain itu, Puan meminta pemerintah daerah memetakan target dan kemampuan vaksinasi per bulan.
Menurutnya, pemetaan penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, mekanisme, dan lain sebainya.
“Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya,” tutur Puan.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.
Menurutnya, RAPBD yang yang disusun harus mendukung kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik dan menghilangkan hal yang tidak prioritas.
“Harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022,” ucap Puan.
