JAKARTA|GemaNusantara.id – Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan anggaran penyertaan modal negara (PMN) pada tahun 2022 sebsar Rp72,44 triliun.
“PMN pada 2022 sebesar Rp 72,44 truliun guna menyuntik 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggarap penugasan maupun restrukturisasi akibat pandemi Covid-19,” ujarnya saat rapat dengan Komisi Vi DPR RI, kemarin.
Dia menyebutkan usulan anggaran PMN 2022 sebanyak 80 persen akan diberikan ke perusahaan pelat merah yang menggarap proyek pemerintah, sementara 6,9 persen akan diberikan untuk keperluan restrukturisasi.
“Jadi kalau dikumulatifkan sebanyak 87 persen itu adalah hal-hal yang tidak bisa terelakkan. Jadi ini totalnya (PMN 2022) Rp 72,449 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengkritisi upaya Kementerian BUMN untuk menyuntik BNI dan BTN dalam bentuk PMN dalam sifatnya untuk pengembangan bisnis.
Menurutnya, BUMN perbankan merupakan sektor yang paling kokoh dan settle sehingga pemberian PMN kepada perusahaan yang sehat ini dianggap tidak tepat.
Nusron juga menilai pemberian PMN tersebut dengan dalih pengembangan bisnis sangat tidak sesuai dengan semangat negara saat ini untuk mengatasi pagebluk ini.
Politisi Partai Golkar ini pun memberi usulan penguatan BNI dan BTN seperti menempuh jalur right issue dan juga menahan dividen yang seharusnya disetorkan kepada pemegang saham untuk kemudian dijadikan rekapitalisasi tambahan Capital Adequacy Ratio (CAR). Sehingga target Rp40 triliun dividen Kementerian BUMN tahun depan harus dikecualikan kepada BNI dan BTN.
Kementerian BUMN mengusulkan pemberian PMN dalam tujuan sebagai modal pengembangan bisnis hanya kepada BNI dan BTN sebesar Rp7 triliun kepada BNI dan Rp2 triliun kepada BTN.
