JAKARTA | GemaNusantara.id – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani menilai pemerintah tengah mencari untung dengan memeras rakyat.
Netty menilai hal itu terlihat dari langkah pemerintah yang membuka akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 skema gotong royong individu atau vaksin berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.
Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program vaksinasi di tengah situasi pandemi merupakan tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyat. Menurutnya, semua masyarakat seharusnya bisa mengakses vaksinasi secara gratis.
“Setiap individu harus mendapatkan akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat,” ungkap Netty, Senin (12/7).
Lebih lanjut, Netty mengaku kaget dengan langkah pemerintah menerapkan kebijakan vaksin berbayar. Pasalnya, ia menerangkan, pemerintah tidak pernah mendiskusikan rencana penerapan kebijakan vaksin berbayar dengan Komisi IX DPR.
Menurutnya, kebijakan yang sudah didiskusikan dan disetujui komisinya sejauh ini ialah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan.
“Itu pun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu,” jelas Netty.
Ia berkata, pemerintah tidak bisa berdalih bahwa vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak bersedia antre untuk mengakses vaksin Covid-19. Netty berkata program vaksinasi ialah terkait tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat.
