JAKARTA | GemaNusantara.id – Menko Polhukam Mahfud MD menyebut saat ini pemerintah mengedepankan berbagai pendekatan dalam penyelesaian konflik di Papua. Salah satunya, pendekatan kesejahteraan.
Meski demikian tak menutup kemungkinan pemerintah melakukan pendekatan hukum yang akan ditujukan bagi para anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini telah diberi label teroris oleh pemerintah.
“Untuk KKB (pemerintah) melakukan penegakan hukum,” kata Mahfud, Jumat (16/7).
Hal ini disampaikan Mahfud kepada sejumlah perwakilan Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Asia Pasifik, Amerika, Eropa hingga Afrika.
Meski begitu kata Mahfud tak semua penyelesaian konflik di Papua diselesaikan dengan jalur hukum. Ada beberapa pendekatan lain yang dilakukan, bergantung pada kelompok mana yang dihadapi.
“Terhadap isu Papua pemerintah melakukan pendekatan penanganan mengedepankan kesejahteraan yang komprehensif semua aspek. Dan dalam menghapi separatisme, pemerintah mengedepankan dialog,” kata dia.
Menurutnya, selain memperkuat pendekatan kesejahteraan dan kedamaian, keamanan masyarakat Papua dari ancaman terorisme juga harus dijamin negara dengan sebaik-baiknya.
Mahfud juga mengatakan pemerintah kerap melakukan dialog yang cukup intens dengan sejumlah tokoh di Papua. Dari mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah hingga pimpinan DPRP. Hal ini kata dia dilakukan demi membangun kedamaian dan kesejahteraan di Papua.
“Semua mendukung Papua dibangun dengan damai,” kata Mahfud.
