JAKARTA | GemaNusantara.id – Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk terus menerus memberikan bansos kepada masyarakat.
Risma menjelaskan hal ini tidak hanya terjadi kepada kementeriannya, namun juga semua instansi pemerintahan mengalami keterbatasan anggaran. Ia menyebut pemerintah juga tidak mungkin meningkatkan pendapatan dengan menaikkan pajak.
“Bantuan yang bapak ibu terima untuk meringankan beban karena pembatasan aktivitas, tapi tidak bisa terus-menerus karena pemerintah memiliki keterbatasan,” kata Risma dalam keterangan tertulis, Minggu (25/7).
Risma mengakui bantuan yang disalurkan pemerintah bisa saja tak mencukupi seluruh kebutuhan. Namun, ia menyebut ini sebagai kondisi kemampuan negara dalam mengurangi beban masyarakat.
Risma mengajak masyarakat untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan. Dengan begitu, pandemi Covid-19 akan bisa diatasi dan krisis bisa segera diakhiri.
“Kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, maka virus ini akan terus bermutasi. Kita tidak selesai-selesai. Kita tidak bisa menggerakkan ekonomi,” ujar Risma.
Pemerintah memiliki anggaran untuk bantuan sosial selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Anggaran tambahan Rp33,19 triliun dikucurkan untuk bansos selama pandemi.
Dana itu disebar ke sejumlah program, seperti bantuan sosial tunai 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), beras Badan Urusan Logistik (Bulog) 10 kilogram untuk 18,9 juta KPM, ekstra 2 bulan untuk 18,9 juta KPM sembako, serta tambahan bansos untuk 5,9 juta KPM yang diusulkan daerah.
