Hari Ini, Kemenhub Berlakukan Aturan Baru Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk

Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk

JAKARTA|GemaNusantara.id – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan ketentuan baru operasional angkutan penyeberangan khusus di lintas Ketapang-Gilimanuk selama PPKM Darurat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menjelaskan akan berlaku larangan penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang pada waktu operasi mulai 14- 20 Juli 2021 pukul 19.00-06.00 WIB untuk memperketat pemberlakuan PPKM Darurat.

Dia memastikan pada waktu tersebut kendaraan logistik akan tetap dilayani dan dapat beroperasi penuh.

“Untuk ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dalam SE Dirjen Hubdat. Pelaksanaan PPKM Darurat sejauh ini di Ketapang-Gilimanuk kurang maksimal, masih ditemukan penumpang yang sudah menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk namun hasil rapid Test Antigennya positif, sehingga perlu dilakukan pengetatan di Pelabuhan Ketapang sebagai bentuk antisipasi,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (13/7).

Budi juga meminta PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan pembaruan pada aplikasi Ferizy sehingga memuat informasi tentang penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang yang tidak diperbolehkan membeli tiket pada pukul 19.00 – 06.00 WIB.

Oleh karena itu bagi calon penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang, diimbau untuk mengatur perjalanan sehingga tidak tiba saat malam hari pada periode pelarangan tersebut.

Selain itu juga ada penambahan persyaratan pembeli tiket agar dilengkapi dengan hasil negatif rapid test antigen dan kartu vaksin.

Dia menyatakan setiap petugas loket wajib memeriksa kelengkapan persyaratan perjalanan berupa hasil negatif rapid test antigen dan Kartu vaksin kecuali bagi kendaraan logistik tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin.

“Bagi kendaraan logistik tetap beroperasi, khusus yang tujuan akhirnya di Pulau Lombok kami harapkan tidak ada yang melewati Pulau Bali dan diarahkan untuk menggunakan Angkutan Long Distance Ferry (LDF) yang telah disediakan,” ujarnya.

Menurut Budi, perlu adanya kerja sama antara Pemerintah, Operator, Gapasdap, INFA maupun masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Selain itu diharapkan kepada operator kapal dapat membentuk personil khusus di kapal untuk dapat memastikan dipatuhinya protokol kesehatan sebagai salah satu bentuk pengawasan yang tegas.

“Saya berharap dalam waktu dekat akan ada sosialisasi sinergi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk menyampaikan ketentuan ini kepada masyarakat dan calon pengguna jasa,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sejak 3-11 Juli 2021 pada periode PPKM Darurat, terpantau produktifitas lintas harian penumpang turun 49 persen, semula 21.004/hari menjadi 10.676/hari.

Sementara, kendaraan penumpang turun 54 persen, semula 4.322/hari menjadi 1.977/hari. Kendaraan Logistik turun 4 persen, semula 2.600/hari menjadi 2.498/hari.

Bagikan berita ini di sosial media
    
   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *