Resmi Dilantik, Jaksa Agung ST Burhanuddin Minta Jampidmil Laksda Anwar Saadi Gerak Cepat

Jampidmil Laksda Anwar Saadi
Jampidmil Laksda Anwar Saadi saat dilantik Jaksa Agung ST Burhanuddin.

JAKARTA | GemaNusantara.id – Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung, Rabu (14/7).

Dalam amanatnya seusai mengambil sumpah jabatan, Jaksa Agung mengungkapkan bahwa pelantikan Jampidmil tersebut begitu istimewa dan bersejarah karena merupakan pelantikan Jampidmil pertama.

“Pelantikan kali ini sangat istimewa dan bersejarah karena hari ini saya melantik Jampidmil yang pertama. Sebagaimana kita ketahui, pembentukan pidana militer adalah manifestasi dan amanat UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,” kata Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung lewat siaran daring Adhyaksa TV Official, Rabu (14/7).

Pelantikan Laksda Anwar Saadi sebagai Jampidmil didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75/TPA Tahun 2021 tertanggal 28 Mei 2021.

Jampidmil merupakan struktur baru di Kejagung seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Kejaksan RI Nomor 1 Tahun 2021.

Jaksa Agung meminta Laksda Anwar Saadi bergerak cepat dalam melaksanakan tugas sebab Jampidmil memiliki tugas berat untuk menjawab harapan masyarakat terkait peradilan militer.

“Sebagai pionir, Saudara dituntut bergerak cepat dan mampu meletakan dasar-dasar pola kerja dan tata cara kerja sehingga pidana militer dapat menjawab apa yang jadi harapan masyarakat,” kata Jaksa Agung.

pelantikan Jampidmil

Burhanuddin meminta Jampidmil segera melebur dan bersinergi dan membentuk unit kerja asisten pidana militer di tingkat kejaksaan tinggi yang memiliki pengadilan militer.

Dia berharap kehadiran Jampidmil mampu mengakselerasi penanganan perkara pidana militer yang mencerminkan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum.

“Diharapkan dalam melaksanakan tugas penuntutan tidak terjadi disparitas, khususnya dalam hal perkara koneksitas. Hadirnya Jampidmil mampu mengakselerasi penanganan perkara pidana militer yang mencerminkan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Menurut dia, saat ini ada sekitar 2.726 perkara koneksitas yang menjadi pekerjaan rumah Jampidmil untuk segera dituntaskan. “Ada 2.726 perkara tindak pidana koneksitas yang belum diselesaikan secara koneksitas,” katanya.

Untuk menuntaskan ribuan perkara koneksitas tersebut, Jampidmil harus cepat berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) dan Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin). “Saya tahu tugas anda ke depan berat dan anda juga dituntut untuk bekerja cepat,” tuturnya.

Selain itu, Jaksa Agung berpesan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang ditugaskan di bidang pidana militer agar secara proaktif memberikan masukan sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas di bidang pidana militer.

“Seluruh jajaran harus berperan aktif dalam menjalankan tugas dan memberikan masukan kepada Jampidmil guna meningkatkan sinergitas penanganan perkara di bidang pidana militer,” ujarnya.

Bagikan berita ini di sosial media
    
   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *