Kembalikan Aset 2 Perusahaan Asing, Jaksa Agung: Implementasi Rezim Antipencucian Uang

  • Bagikan
Jaksa Agung

JAKARTA | GemaNusantara.id – Jaksa Agung RI Burhanuddin mengatakan pengembalian barang bukti secara simbolis menunjukan setidaknya 5 hal antara lain:

Pertama, Kejaksaan dapat mengimplementasikan rezim antipencucian uang dengan baik, mulai dari deteksi dini pada sistem perbankan dan kerja sama penegakan hukum dari unit intelijen, penyidik, penuntut umum, sampai dengan pengembaliannya kepada korban.

Kedua, Kejaksaan turut melaksanakan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir yang sedang marak pada masa penanganan pandemi Covid-19 di seluruh belahan dunia.

Ketiga, dengan adanya perampasan barang bukti, telah memberikan pesan yang kuat kepada pelaku kejahatan, bahwa sesungguhnya melakukan tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak memberikan keuntungan (crime does not pay), melainkan justru merugikan karena adanya perampasan aset atau barang bukti.

Keempat, pola pendekatan penegak hukum tidak lagi hanya berupaya untuk mengejar dan menghukum pelaku secara konvensional dengan cara menerapkan pidana penjara melalui pendekatan follow the suspect semata, melainkan juga  pada pendekatan follow the money dan follow the asset.

Hal ini, melalui penelusuran aliran dana ataupun aset dari hasil kejahatan, serta memperluas jangkauan deteksi terhadap beneficial ownership, yakni penerima manfaat agar dapat memutus mata rantai kejahatannya.

Kelima, Kejaksaan dapat melaksanakan kerja sama internasional pemulihan aset selain menggunakan metode melalui Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance (MLA), yakni berdasarkan hubungan baik dan kepercayaan serta penggunaan jejaring informal untuk membangun komunikasi yang lebih efektif.

Dia mengatakan kerja sama yang baik tidak selalu menggunakan sarana formal melalui MLA, melainkan dapat melalui jalur komunikasi informal dalam rangka percepatan.

“Hubungan baik dan kepercayaan yang selama ini kita bangun, tentunya akan menjadi modal utama dalam meningkatkan sinergisitas penegakan hukum,” ungkap Jaksa Agung.

Dia mengatakan hal itu pada acara penyerahan aset hasil eksekusi dari kejahatan fraud atau penipuan. Kejaksaan Agung menyerahkan aset tersebut lebih dari Rp84,5 Miliar kepada dua perusahaan yang berasal dari Italia dan Belanda melalui kedutaan besar negara tersebut, pada Senin (15/11).

Karena itu, katanya bentuk kerja sama dalam rangka penegakan hukum asset recovery dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan melalui sarana keanggotaan yang tergabung dalam ARIN-AP, CARIN, FATF, UNODC, maupun UNTOC, yang mana hal ini perlu untuk terus kita tingkatkan.

Dengan adanya peristiwa hukum yang dialami oleh Perusahaan Belanda dan Perusahaan Italia yang berada di wilayah hukum Indonesia, menurut Burhanuddin dapat menjadi momentum untuk dapat melakukan kerja sama yang lebih intens dan berkelanjutan.

 

Bagikan berita ini di sosial media
    
   
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *