Fenomena Kawin Kontrak, Diah Pitaloka: Cenderung Transaksional

  • Bagikan

JAKARTA|GemaNusantara.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyatakan keprihatinannya terhadap fenomena kawin kontrak dengan modus kawin siri yang marak belakangan ini.

Diah menyatakan perlu adanya ketegasan dari pemerintah khususnya Kementerian Agama (Kemenag) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk segera melakukan pencegahan kawin kontrak.

“Revitalisasi KUA tidak hanya menyangkut secara fisik namun juga tak kalah pentingnya adalah moralitas. Salah satunya, aspek perlindungan perempuan yang harus diambil perannya oleh Kemenag melalui KUA melalui sosialisasi pencegahan dan penghapusan kawin kontrak,”ujarnya.

“Kawin kontrak merupakan hal yang bukan sakinah, cenderung transaksional dan tidak sesuai kaidah ajaran agama,” ujar Diah di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/11).

Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut juga mengungkapkan, kawin kontrak merupakan hal yang tergolong tidak terpuji karena cenderung transaksional.

Bahkan, dalam kawin kontrak rentan menimbulkan terjadinya kekerasan yang sebagian besar merugikan terhadap pihak perempuan.

Diah kembali menekankan Kemenag melalui KUA wajib segera melakukan pembinaan, pembekalan dan pengawasan terhadap penghulu saat akan menikahkan warga khususnya terhadap warga negara asing untuk mencegah terjadinya kawin kontrak.

Diah mengusulkan pengambil kebijakan atau penegak hukum segera harus membangun rencana aksi dalam menyikapi persoalan kawin kontrak dan tidak cukup hanya dengan mengeluarkan regulasi.

“Kemenag bisa membuat program khusus berupa pembekalan, pembinaan dan pengawasan praktik kawin kontrak. Bila perlu buka pengaduan bagi masyarakat, jika mereka menemukan pelanggaran hukum kawin kontrak dapat melaporkannya,” tuturnya.

Ini menjadi masalah sosial yang sangat serius, pedih warga kita diperlakukan buruk dalam kasus kawin kontrak dengan WNA terutama di Kabupaten Bogor sampai puncak Cianjur,” pungkas Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen itu.

Diah Pitaloka juga mengusulkan Kota Bogor sebagai pilot project revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA), terlebih Kota Bogor  sangat strategis yang letaknya berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta.

Diah mengungkapkan penduduk Kota Bogor sudah sangat dikenal sebagai salah satu penduduk yang religius tidak hanya di Provinsi Jawa Barat tapi juga secara nasional.

“Komisi VIII DPR mendorong Kota Bogor dijadikan sebagai pilot project karena pertimbangan beberapa hal. Pertama, Kota Bogor terdiri dari enam kecamatan, dimana per kecamatan terdapat 200 ribu penduduk, dekat dengan Jakarta dan penduduknya yang religius. Potensi-potensi inilah yang bisa jadi argumentasi kuat untuk kita usulkan ke Kemenag untuk Kota Bogor dijadikan pilot project terutama pembenahan dari basic,” ujar Diah

Bagikan berita ini di sosial media
    
   
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *