Kinerja Kinclong, MAKI Usul Presiden Jokowi dan DPR Tambah Anggaran Kejaksaan Agung

  • Bagikan
Koordinator MAKI Boyamin Saiman
Koordinator MAKI Boyamin Saiman

JAKARTA | GemaNusantara.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi sangat mengesankan dan patut diapresiasi.

Kinerja kinclong Kejaksaan Agung antara lain terbukti dari hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) mengenai kepuasan masyarakat terhadap korps Adhyaksa dalam penanganan dugaan korupsi mafia minyak goreng.

“Dengan prestasi hebatnya dan ranking survei yang meningkat, maka semestinya Presiden Jokowi dan DPR menyetujui anggaran sebesar Rp24 triliun sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dan hadiah kepada Kejaksaan Agung,” ungkap Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Minggu (12/6/2022).

Selain perkara korupsi minyak goreng, tuturnya, Kejaksaan Agung selama masa pemerintahan Presiden Jokowi Kedua (2019 – 2022) telah menangani perkara lain dengan penyelamatan kerugian negara sangat tinggi alias fantantis.

Beberapa kasus korupsi kakap yang ditangani Kejaksaan Agung, antara lain:

  1. Kasus Jiwasraya: Aset dan uang yang bisa diselamatkan sekitar Rp18 trilyun dari kerugian Rp16 triliun.
  2. Kasus Asabri: Selamatkan aset Rp16 triliun dari kerugian Rp20 triliun.
  3. Kasus Impor tekstil Batam: Menyelamatkan kerugian perekonomian negara senilai Rp 1,2 triliun.
  4. Kasus mafia minyak goreng: Mampu menyelamatkan perekonomian Rp5,6 triliun (dihitung dari jumlah Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) untuk 6 bulan.
  5. Kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI): Selamatkan Rp2,5 triliun.
  6. Kasus korupsi Garuda Indonesia: Kerugian Negara Rp3,6 triliun.
  7. Kasus-kasus lain yang belum bisa dihitung dikarenakan peyidikan masih berjalan, seperti kasus Waskita Precast, kasus impor baja, dan lain-lain.

“Jika dijumlahkan, kerugian yang bisa diselamatkan Kejaksaan Agung mencapai Rp46,8 triliun,” ujar Boyamin.

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Penegak Hukum oleh Komisi III DPR untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24 triliun, sementara anggaran tahun berjalan (2022) adalah Rp9 triliun (awalnya Rp11 triliun).

Khusus untuk penanganan pidana khusus termasuk korupsi, anggarannya adalah Rp30 miliar (berbeda dengan KPK mencapai Rp70 miliar).

Boyamin mengatakan penambahan anggaran Rp24 triliun diperlukan untuk kesejahteraan Jaksa termasuk penambahan gaji yang cukup agar terhindar dari perilaku menyimpang.

Menurut dia, gaji Jaksa Agung dan jajaran di bawahnya masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan Pimpinan KPK dan jajaran di bawahnya.

Sebagai contoh, gaji Pelaksana (Penyidik dan Penuntut) di Kejaksaan Agung sekitar Rp11 juta, sementara Pelaksan di KPK (Penyidik dan Penuntut) mencapai Rp25 juta.

Sementara gaji pejabat eselon II Kejaksaan Agung (Direktur dan Kepala Kejaksaan Tinggi) sekitar Rp25 juta, sementara eselon II KPK (Direktur dan Kepala Biro) bergaji Rp40 juta.

Adapun pejabat Eselon I Kejagung (Jaksa Agung Muda dan Staff Ahli) bergaji Rp30 juta, separuh dari gaji pejabat eselon I KPK (Sekjen dan Deputi) sekitar Rp60 juta.

Sedangkan Jaksa Agung bergaji sekitar Rp35 juta, sementara gaji Pimpinan KPK bergaji mencapai Rp100 juta.

Sisi lain untuk menjaga marwah Jaksa dan mencegah dugaan penyimpangan, kata Boyamin, diperlukan penguatan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dalam bentuk diberi kewenangan melakukan Penyidikan Tindak Pidana terhadap oknum jaksa nakal.

“Jadi tidak sekadar proses kode etik. Selain itu anggaran untuk Jamwas semestinya ditambah,” ujarnya.

Bagikan berita ini di sosial media
    
   
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.