JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) telah merampungkan satu paket Buku Teks Utama (BTU) mata pelajaran Pancasila mulai dari PAUD hingga SMA.
Buku Pancasila tersebut telah diluncurkan secara resmi oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Sukarnoputri di Gedung Tribrata Dharmawangsa Jakarta pada 21 Agustus 2023 lalu.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, serta Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim.
Megawati yang menjadi pembicara kunci dalam acara itu menguraikan secara kronologis sejarah kelahiran Pancasila sejak 1 Juni sampai dengan ditetapkannya sebagai dasar negara.
Dia menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa, namun dewasa ini nilai-nilai Pancasila sepertinya berkurang diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan BTU itu disusun dengan tujuan agar Pancasila dijadikan materi ajar dalam pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA, agar generasi muda memahami bahwa Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara.
Dia berharap generasi muda di masa depan dapat merefleksikan nilai Pancasila dalam perilaku hidup sehari-hari. Yudian juga berharap para stakeholder dan masyarakat luas dapat memahami dan melaksanakan nilai-nilai luhur budaya bangsanya sebagai penuntun sikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Saat diminta tanggapannya, Dr. Darmansjah Djumala MA, Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, menyambut baik dan mengapresiasi peluncuran BTU Pancasila untuk anak didik PAUD hingga SMA tersebut.
“Peluncuran BTU ini tepat waktu,” kata Darmansjah, yang kini menjabat Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri. Dia merujuk hasil survei Setara Institute yang menemukan 83,3 persen siswa SMA menganggap Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti.
Mengkhawatirkan
Menurut Darmansjah, kondisi itu akibat dihapuskannya pelajaran Pancasila dari kurikulum sekolah sejak 2003. “Ini mengkhawatirkan, apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan pengguna media sosial yang masif sangat terekspose pada pengaruh ideologi transnasional: liberal kapitalisme, socialist state-capitalism dan theocratic fundamentalism, yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.
Dengan adanya BTU Pancasila, tuturnya, anak didik sejak dini diharapkan sudah diajarkan Pancasila sebagai falsafah, dasar dan ideologi negara yang dapat mempersatukan Indonesia yang beragam suku, ras, etnik, agama dan budaya.
Darmansjah, yang sebelumnya menjabat sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB di Wina, juga menyatakan harapannya agar BTU tersebut dapat segera digunakan sampai unit-unit pendidikan terkecil, dari Pusat sampai desa di seluruh Indonesia.
Sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi dan pengampu studi Pancasila di Universitas Pancasila, dia menaruh harapan besar agar BPIP juga dapat menyusun buku teks dan pedoman untuk pengajaran Pancasila di perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
“Dengan adanya buku teks resmi untuk mata ajar Pancasila dari PAUD sampai perguruan tinggi, ke depan Pancasila benar-benar dapat terefleksikan dalam prikehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Darmansjah.
